Pasardana.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat ketentuan permodalan dan pengelolaan risiko industri asuransi melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
Regulasi baru ini mengatur kewajiban rasio solvabilitas minimum sebesar 120%.
Bahkan, perusahaan asuransi yang masuk kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) diwajibkan memiliki tambahan modal sebesar 15% dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).
Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan penerbitan aturan tersebut merupakan langkah memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko.
“Penerbitan POJK 18 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya OJK untuk memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui penyempurnaan kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive), mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat, serta selaras dengan perkembangan standar internasional,” tulis Wahyu dalam siaran pers, Sabtu (21/11).
POJK tersebut ditetapkan pada 2 Oktober 2026 dan diundangkan pada 26 Oktober 2026.
Penyempurnaan aturan ini dilatarbelakangi dinamika ekonomi global, termasuk fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi yang berdampak terhadap profil risiko perusahaan asuransi dan reasuransi.
OJK juga menyelaraskan kerangka solvabilitas dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tentang Kontrak Asuransi yang berlaku sejak 1 Januari 2025.
Perubahan standar akuntansi tersebut menuntut penyesuaian pengukuran kecukupan modal secara prudensial.
Dalam POJK 18 Tahun 2026, OJK membagi modal yang tersedia (available capital) menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2), dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing instrumen dalam menyerap kerugian.
Selain itu, pinjaman subordinasi dapat diperhitungkan sebagai modal inti terbatas maupun modal pelengkap sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
OJK juga menyempurnakan perhitungan MMBR dengan memasukkan empat kategori risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko asuransi, dan risiko operasional.
Pengukuran tersebut dirancang agar lebih mencerminkan profil risiko aktual masing-masing perusahaan.
Tak hanya memperketat permodalan, regulator juga mewajibkan perusahaan menerapkan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).
Melalui mekanisme ini, perusahaan harus melakukan dan mendokumentasikan penilaian kecukupan rasio solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (stress test) minimal satu kali dalam setahun, sekaligus menetapkan strategi pemeliharaan rasio solvabilitas.
Dari sisi pengawasan, perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan rasio solvabilitas setiap triwulan dan tahunan.
Khusus laporan tahunan, perusahaan juga diwajibkan menjalani audit oleh akuntan publik.
OJK turut menyiapkan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan solvabilitas, permodalan, perhitungan MMBR, pelaksanaan ORSA, maupun kewajiban pelaporan.
Adapun penerapan perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan aturan baru tersebut dimulai pada laporan keuangan triwulan I-2027.
Untuk memberikan ruang penyesuaian, OJK memperpanjang batas waktu penyampaian laporan rasio solvabilitas triwulanan sepanjang 2027 menjadi paling lambat 45 hari setelah periode pelaporan berakhir.
Sementara itu, sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) akibat penerapan ketentuan baru mulai diberlakukan pada periode laporan triwulan I-2028.
OJK berharap, regulasi ini dapat memperkuat pengelolaan permodalan dan manajemen risiko perusahaan asuransi maupun reasuransi, sekaligus meningkatkan ketahanan industri menghadapi gejolak ekonomi.
“Penyempurnaan kerangka solvabilitas ini juga merupakan bagian dari komitmen OJK untuk mendukung terwujudnya industri perasuransian yang sehat, tangguh, dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan,” tandas Wahyu.