Pasardana.id - PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (Perseroan) (IDX: PACK) menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sehubungan Pemberian Pinjaman kepada entitas anak, PT Awal Kemuliaan Indonesia (AKI) tertanggal 9 November 2026 (Transaksi Pinjaman).
Transaksi Pinjaman dilakukan dalam rangka perubahan penggunaan dana sisa dana hasil PMHMETD I Perseroan sebesar Rp424.835.666.197,- (empat ratus dua pluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) untuk keperluan pengembangan usaha dan modal kerja operasional AKI (sebagaimana telah diungkapkan pada Keterbukaan Informasi Perseroan tanggal 10 November 2026).
“Jatuh tempo pembayaran yaitu 2 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman dan dapat diperpanjang oleh para pihak,” tulis Donnie Holman Partogi Manurung selaku Direktur PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (11/11).
Selanjutnya disebutkan, dana pinjaman akan digunakan AKI untuk membiayai kegiatan operasional AKI berupa pengembangan usaha, perluasan kapasitas, serta untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada para supplier agar kelancaran pasokan dan kegiatan operasional AKI tetap terjaga.
Mengingat AKI merupakan perusahaan terkendali Perseroan, pemberian pinjaman ini dipandang sebagai bagian dari upaya Perseroan mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha AKI, sehingga kinerja AKI yang membaik turut berkontribusi pada kinerja Perseroan secara konsolidasian.
Diketahui, Perseroan dengan AKI adalah perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.
Dengan demikian, Transaksi Pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 namun merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf b POJK 42/2020, karena Transaksi Pinjaman dilakukan antara entitas anak Perseroan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung paling sedikit sebesar 99%.
Oleh karena itu, berdasarkan POJK 42/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi.
Selain itu, Transaksi Pinjaman ini bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal per 31 Agustus 2026 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan.
Dengan demikian, Transaksi Pinjaman bukan merupakan transaksi material dikarenakan nilai Transaksi Pinjaman adalah tidak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan.