OJK Perketat Pengawasan Fintech Lending! Ancaman Siber dan Penagihan Kasar Jadi Sorotan
Pasardana.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan industri pinjaman online (pinjol) atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).
Langkah ini dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya OJK memperkuat tata kelola dan manajemen risiko industri fintech lending, sekaligus mengantisipasi meningkatnya ancaman serangan siber dan risiko operasional di sektor keuangan digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, menegaskan bahwa penyelenggara LPBBTI tidak cukup hanya mengandalkan sistem keamanan siber (cyber security), tetapi juga harus memiliki ketahanan siber (cyber resilience) yang kuat.
Menurutnya, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber.
Karena itu, setiap penyelenggara harus mampu mengantisipasi, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan layanan dengan cepat apabila terjadi insiden.
“Tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Agusman dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, Selasa (10/11), sebagaimana dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11).
Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber LPBBTI tersebut mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber.
OJK juga menyediakan instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk membantu penyelenggara mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, serta menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Penerapan pedoman dilakukan secara proporsional dan berbasis risiko dengan mempertimbangkan skala usaha, kompleksitas, serta karakteristik masing-masing penyelenggara.
Agusman menekankan, penguatan keamanan dan ketahanan siber tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi.
Aspek tersebut harus menjadi bagian integral dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, hingga seluruh pegawai.
Senada, Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, mengingatkan bahwa ancaman siber kini telah berkembang menjadi risiko bisnis yang serius.
Serangan siber tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu operasional, merusak reputasi, hingga mengancam keberlangsungan perusahaan.
Untuk itu, diperlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Perketat Etika Penagihan Pinjol
Selain mengantisipasi ancaman siber, OJK juga menyoroti praktik penagihan pinjaman yang selama ini menjadi salah satu aspek penting dalam pelindungan konsumen industri fintech lending.
Sebagai bentuk penguatan pengawasan, OJK memfasilitasi penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP).
Pakta tersebut menjadi komitmen bersama untuk memastikan proses penagihan berjalan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab, sekaligus menghindari praktik intimidasi maupun kekerasan terhadap konsumen.
Agusman menegaskan, seluruh proses penagihan wajib mengedepankan prinsip pelindungan konsumen dan menjaga kerahasiaan data pribadi.
“Praktik penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. OJK menekankan pentingnya tanggung jawab penyelenggara dalam memastikan seluruh proses penagihan dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip etika,” tegasnya.
Melalui kedua inisiatif tersebut, OJK berharap penyelenggara LPBBTI semakin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, dan ketahanan operasional.
Dengan demikian, industri fintech lending diharapkan mampu tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, sekaligus memberikan layanan keuangan digital yang aman, transparan, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.