OJK Siapkan Bursa Komoditas Mulai 2027, Transparansi Perdagangan Jadi Prioritas
Pasardana.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Kehadiran bursa tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat daya saing komoditas nasional, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK, Sarjito, dalam kegiatan OJK Mengajar di Kantor OJK Palembang, Selasa (10/11).
Sarjito menegaskan, kekayaan sumber daya alam Indonesia harus didukung pengelolaan yang optimal, industri pengolahan, serta sistem perdagangan yang transparan dan kredibel.
Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki potensi besar di sektor pertambangan, kelapa sawit, kopi, dan kelapa.
Potensi tersebut perlu dikembangkan melalui inovasi dan penguatan mekanisme pembentukan harga agar menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar.
OJK juga akan memperkuat transparansi transaksi dan pengawasan perdagangan untuk mencegah praktik yang merugikan serta menjaga integritas pasar.
Pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS menjadi mandat baru OJK berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2026.
Sebagai tindak lanjut, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026.
Melalui kedua regulasi tersebut, OJK menyiapkan kerangka pengawasan BMKS, mencakup tata kelola, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, hingga pelindungan pengguna jasa.
Kewenangan yang sebelumnya berada di bawah Bappebti akan beralih kepada OJK mulai 1 Januari 2027.
Kegiatan OJK Mengajar di Palembang diikuti sekitar 500 mahasiswa dan masyarakat umum, sedangkan kegiatan di UIN Mataram dihadiri lebih dari 1.000 mahasiswa dan civitas academica.
Melalui program tersebut, OJK mendorong peningkatan literasi keuangan generasi muda agar mampu memanfaatkan inovasi sektor jasa keuangan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab.
Sementara itu, dalam kegiatan OJK Mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengingatkan pentingnya literasi keuangan digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi.
Adi menjelaskan, inovasi keuangan digital tidak hanya mencakup aset kripto, tetapi juga pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), big data, blockchain, dan distributed ledger yang dapat meningkatkan efisiensi serta memperluas akses layanan keuangan.
Namun, masyarakat perlu memahami risiko yang menyertainya, termasuk melakukan riset mandiri dan memastikan legalitas penyelenggara sebelum menggunakan layanan keuangan digital atau berinvestasi.
Ia juga mengajak mahasiswa menjadi agen literasi keuangan digital dengan menyebarkan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada masyarakat.